Pemerintahan Lee Jae Myung Dorong Pendekatan Damai Lewat Jalur Pariwisata
Seoul – Korsel Pertimbangkan Buka Akses Wisata Pemerintah Korea Selatan tengah mengkaji kemungkinan membuka kembali akses wisata individu ke Korea Utara bagi warganya. Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari strategi meredakan ketegangan politik dan memulihkan hubungan lintas perbatasan yang selama ini membeku.
Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengonfirmasi bahwa berbagai opsi tengah dipertimbangkan. Langkah ini dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden Lee Jae Myung, yang dikenal dengan pendekatan diplomatik yang lebih lunak terhadap Pyongyang.
“Pemerintah saat ini tengah meninjau kebijakan terkait Korea Utara guna menciptakan stabilitas di Semenanjung Korea serta meningkatkan hubungan antar-Korea,” ungkap Koo Byung-sam, juru bicara Kementerian Unifikasi, dikutip dari The Korea Times, Rabu (23/7/2025).
Wisata ke Korut, Sebuah Kenangan Lama yang Belum Terwujud Kembali
Sejak 2008, kunjungan wisata warga Korsel ke Korea Utara dihentikan sepenuhnya. Penyebabnya adalah insiden penembakan turis Korsel oleh tentara Korut di kawasan Gunung Geumgang.
Upaya untuk menghidupkan kembali program wisata tersebut telah beberapa kali diajukan, termasuk saat masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in, namun semuanya kandas.
Apa yang Berbeda Kali Ini?
Sejak menjabat pada Juni 2025, Presiden Lee Jae Myung memperlihatkan komitmen untuk menggeser arah kebijakan luar negeri Korea Selatan. Dalam upaya meredakan konflik dan membuka jalur dialog dengan Korea Utara, ia telah mengambil beberapa langkah signifikan:
- 🔇 Menghentikan siaran pengeras suara propaganda yang biasanya diarahkan ke wilayah Korut.
- 📜 Meminta kelompok sipil untuk tidak lagi menyebarkan selebaran anti-Korut ke seberang perbatasan.
- 🌐 Mendorong inisiatif wisata lintas batas sebagai jembatan diplomatik non-politik.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pendekatan Lee jauh berbeda dari pendahulunya, Yoon Suk Yeol, yang lebih dikenal dengan kebijakan garis keras terhadap Pyongyang.
Tantangan Serius: Restu Pyongyang dan Sikap Washington
Meskipun gagasan membuka wisata ke Korea Utara terdengar menarik, tantangan politik dan diplomatik tetap mengintai. Pada masa pemerintahan sebelumnya, rencana serupa sempat disusun agar warga Korsel bisa berkunjung ke Korut melalui negara ketiga dengan visa turis. Namun, inisiatif tersebut tidak berjalan karena:
- 🚫 Kurangnya respons dari Korea Utara
- 🇺🇸 Penolakan dari Amerika Serikat, yang mendesak Seoul untuk berkoordinasi erat dalam setiap kerja sama ekonomi dengan Korut
Situasi ini menunjukkan bahwa setiap langkah Korsel tetap berada dalam bayang-bayang kepentingan geopolitik yang lebih besar.
Apakah Pyongyang Akan Merespons Positif?
Menurut Cho Han-bum, peneliti senior dari Korea Institute for National Unification, peluang bahwa Korea Utara akan membuka pintu pariwisata tetap ada—terutama karena kebutuhan ekonomi negara tersebut yang sangat tinggi.
“Korea Utara sangat membutuhkan mata uang asing, dan sektor pariwisata tidak termasuk dalam sanksi internasional. Jika Korsel menyampaikan tawaran dengan niat tulus, ada kemungkinan Pyongyang menerimanya,” ujar Cho.
Namun, ia menambahkan bahwa bila program wisata ini disetujui, warga Korea Selatan kemungkinan akan diperlakukan sebagai wisatawan asing biasa, tanpa perlakuan khusus berdasarkan hubungan antar-Korea.
Kesimpulan: Diplomasi Lewat Wisata, Bukan Sekadar Gagasan Romantis
Inisiatif membuka akses wisata ke Korea Utara dapat menjadi langkah diplomatik yang cerdas, namun tetap sarat risiko. Dengan menyeimbangkan keinginan untuk meredakan ketegangan dan tekanan dari sekutu internasional, pemerintah Korea Selatan menghadapi jalan panjang yang penuh perhitungan.
Seiring berjalannya waktu, publik kini menanti apakah kebijakan pariwisata lintas batas ini benar-benar dapat dijalankan, atau kembali menjadi bagian dari wacana yang menguap di tengah panasnya geopolitik regional.